Tuntutan Jabatan Kades Diperpanjang, Ada Kekuatan di Balik Layar?
Anthony Budiawan, Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS).

Tuntutan Jabatan Kades Diperpanjang, Ada Kekuatan di Balik Layar?

Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyatakan ada kekuatan di balik layar terkait tuntutan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) agar jabatan kepala desa yang tadinya enam tahun menjadi sembilan tahun untuk setiap kali menjabat.

“Tidak normal! Pasti ada kekuatan di balik layar. Terbukti, DPR dan pemerintah mengabulkan permintaan yang tidak normal tersebut. Buntutnya: Kepala Desa suarakan tunda pemilu?” ujarnya kepada Pamongreaders, Ahad (22/1/2023).

Menurut Anthony, DPR tidak boleh serampangan main bahas undang-undang untuk mengabulkan desakan Papdesi. Karena harus terencana berdasarkan prioritas. Jadi, harus masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang ditetapkan di rapat paripurna DPR. Maka itu, revisi UU tentang Desa tidak bisa dilakukan karena tidak masuk prolegnas.

“Pembahasan UU di luar prolegnas hanya dapat dilakukan kalau ada keadaan tertentu: ratifikasi perjanjian internasional, mengisi kekosongan hukum, mengatasi keadaan luar biasa atau urgensi nasional. Revisi UU tentang Desa tidak termasuk keadaan tertentu!” tegasnya.

Maka itu, jelas Anthony, DPR dan pemerintah tidak bisa bahas revisi UU tentang Desa tahun ini dengan kata lain tidak bisa melakukan revisi masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

“Kalau ini dilakukan, artinya DPR dan pemerintah menjalankan sistem tirani, mengubah UU seenaknya sesuai kepentingan penguasa, bukan kepentingan rakyat,” pungkasnya.[]

Penulis: Joko Prasetyo