Meski Tumbuh, Ekonomi Indonesia 2023 Makin Sengsarakan Rakyat?
Dr. Arim Nasim, Pengamat Ekonomi.

Meski Tumbuh, Ekonomi Indonesia 2023 Makin Sengsarakan Rakyat?

Meski ekonomi Indonesia 2023 diprediksi akan tumbuh lima persen, namun Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim memperkirakan akan semakin menyengsarakan rakyat. “Pertumbuhan ekonomi justru akan semakin membuat rakyat menderita,” prediksinya di acara Islamic Lawyer Forum: Analisis Kebijakan Hukum, Politik, Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah Islam Tahun 2023, Ahad (15/1/2023) melalui kanal YouTube Rayah TV.

Menurut Arim, pertumbuhan yang terjadi tidak berkualitas. “Tumbuh tapi tidak berkualitas karena yang menikmati hanya para kapitalis, oligarki, dan agen para kapitalis yang saya sebut londo ireng, sementara rakyat tetap menderita,” jelasnya.

Hal itu terjadi, menurut Arim, setidaknya karena empat hal. Pertama, mengandalkan investasi asing termasuk di dalamnya utang. Indonesia sudah menargetkan utang pada 2023 sebesar Rp 696 triliun, sehingga total utang Indonesia pada 2023 kalau nanti terjadi itu Rp 8.000 triliun.

 "Ini bukan lagi gali lubang tutup lubang tapi gali lubang tutup balong karena nambah utang 696 triliun sementara bayar bunganya saja di tahun 2023 sekitar 420 triliun belum termasuk pokoknya," ungkapnya.

 Kedua, pertumbuhan yang terjadi bersumber dari eksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) sebagai dampak naiknya harga komoditas tersebut di pasar internasional.

"Pemerintah, tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba mengeluarkan Perppu Ciptaker untuk memberikan kesempatan kepada oligarki mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dengan sebebas-bebasnya. Oligarki batu bara inilah yang mendapatkan keuntungan luar biasa besarnya,” urainya.

 Selain batu bara, kata Arim, ada juga nikel yang 90 persen dikuasai Cina. “Kemarin ketika batu bara tinggi, mereka sampai mendapatkan keuntungan 420 triliun dalam waktu 6 bulan. Dari nikel 450 triliun. Dengan Perppu Cipta Kerja mereka berpesta pora sementara rakyat semakin menderita,” prihatinnya.

 Ketiga, di awal tahun 2022 rakyat dihebohkan dengan kebijakan kontroversial. Di tengah panen raya, negara memutuskan melakukan impor beras sebesar 500.000 ton. “Jelas ini merugikan rakyat terutama petani, sementara subsidi pupuk bagi petani sudah dikurangi bahkan mau ditiadakan,” kritiknya.

Keempat, tahun 2023 dan 2024 adalah tahun politik yang menyebabkan korupsi semakin menggila. Tahun ini saja jaksa agung menangani korupsi yang merugikan negara sampai 144 triliun. “Itu yang tercatat, yang nyatanya pasti lebih besar dari itu,” pungkasnya.[]

Penulis: Irianti Aminatun

Editor: Joko Prasetyo