LBH Pelita Umat: TPP HAM Tidak Bisa Dijadikan Dasar Hukum untuk Nilai Pelanggaran HAM Berat
Chandra Purna Irawan, Ketua LBH Pelita Umat. / Foto: koleksi pribadi.

LBH Pelita Umat: TPP HAM Tidak Bisa Dijadikan Dasar Hukum untuk Nilai Pelanggaran HAM Berat

Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (TPP HAM) yang dibentuk Presiden Jokowi tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi negara untuk menilai suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat.

“Tim TPP HAM tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi negara untuk menilai suatu peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat. Sepatutnya negara mengambil rekomendasi dari putusan pengadilan,” ujar Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan dalam pers rilis yang diterima Pamongreaders.com, Ahad (9/7/2023).

Ia pun mengungkapkan tiga alasannya. Pertama, untuk menentukan suatu peristiwa hukum dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat wajib diputuskan melalui proses persidangan di pengadilan yang didahului proses penyidikan oleh Jaksa Agung.

“Hal ini berdasarkan Pasal 4 junto Pasal 21 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ujarnya sembari mengutipkan kedua pasal dimaksud.

Pasal 4: “Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.”

Pasal 21: “Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.”

Kedua, berdasarkan ketentuan di atas, siapa pun tidak memiliki kewenangan untuk menentukan suatu fakta dan peristiwa untuk dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat.

“Menentukan suatu fakta dan peristiwa hukum sebagai pelanggaran HAM berat mesti dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan proses pembuktian di Pengadilan,” tegas Chandra.

Ketiga, jika proses penentuan suatu fakta dan peristiwa untuk dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat tanpa melalui proses pembuktian di pengadilan, lantas atas dasar apa tim TPP HAM menentukan suatu fakta dan peristiwa hukum tersebut sebagai pelanggaran HAM berat? Bagaimana indikator penentuan tersebut?

“Semestinya indikator tersebut wajib diperiksa dalam proses persidangan,” pungkasnya.[]

Penulis: Joko Prasetyo