Jalan Berbayar, Pengguna Jalan Seperti Dipalak Pemprov DKI Jakarta
Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia.

Jalan Berbayar, Pengguna Jalan Seperti Dipalak Pemprov DKI Jakarta

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyatakan pemberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) secara bertahap di 25 ruas jalan raya di Jakarta terkesan seperti pemalakan terhadap pengguna jalan. “Pengguna jalan seperti dipalak oleh Pemprov DKI Jakarta,” ungkapnya kepada Pamongreaders.com, Senin (20/1/2023).  

Alih-alih untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, jelas Mirah Sumirat, kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan pemprov untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. “Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat,” ujarnya sedih.

Masyarakat kecil tersebut, beber Mirah Sumirat, di antaranya adalah ojek online dan kendaraan kurir yang saat ini jumlahnya jutaan. Perusahaan mungkin akan membebani biaya jalan berbayar kepada konsumen. Namun, tidak menutup kemungkinan biaya jalan berbayar juga akan dibebani kepada pengemudi ojol atau kurir, akibat kebijakan tarif ojol dan kurir yang tidak layak.

“Di saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, tegas Mirah, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat,” tegasnya sembari mendesak Pemprov DKI membatalkan rencana diberlakukannya jalan berbayar.[]

Penulis: Joko Prasetyo