Ciptaker Tidak Penuhi Tiga Syarat Terbitnya Perppu
Anthony Budiawan, Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS).

Ciptaker Tidak Penuhi Tiga Syarat Terbitnya Perppu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dinilai Managing Director at Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan tidak memenuhi tiga syarat diterbitkannya perppu.

“Ketiga syarat terbitnya perppu tidak terpenuhi. Artinya, tidak perlu adanya perppu,” ujarnya diskusi Perppu Ciptaker, untuk Kepentingan Rakyat atau Oligarki? di kanal YouTube PAKTA Channel (Pusat Analisis Kebijakan Strategis), Sabtu (7/1/2023).

Anthony pun membeberkan ketiga syarat dimaksud. Pertama, kegentingan memaksa yang berdasarkan kondisi riil dan faktual, bukan karena subjektivitas presiden. Menurutnya, syarat kegentingan memaksa tidak terpenuhi karena Perang Rusia-Ukraina yang diklaim pemerintah membuat kegentingan memaksa, tapi justru faktanya malah memberi manfaat kepada Indonesia.  

Kedua, UU yang ada harus memadai. Sementara, jelas Anthony, UU yang ada yaitu UU Ciptaker tidak memadai buktinya MK memutuskan inkonstitutisonal bersyarat dan memberi tengat revisi selama dua tahun, sehingga tidak perlu perppu.  

Ketiga, adanya kekosongan hukum yang tidak bisa ditutup dengan prosedur pembahasan UU secara normal. "Kekosongan hukum pun tidak, karena Indonesia sudah memiliki UU tentang Pencegahan Penanganan Krisis Sistem Keuangan," jelasnya.  

Jadi, tandas Anthony, perppu ini banyak sekali yang tidak relevan dengan kondisi, keadaan darurat atau resesi ekonomi.[]

Penulis: Joko Prasetyo