Berantas Nikah Beda Agama, UU Perkawinan Harus Diperkuat dengan Sanki Pidana
KH Muhyiddin Junaidi, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. / Foto: Tagar.id.

Berantas Nikah Beda Agama, UU Perkawinan Harus Diperkuat dengan Sanki Pidana

Untuk memberantas pernikahan beda agama, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Muhyiddin Junaidi mengusulkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperkuat Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pemberian sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan menikah beda agama.

“Nah, pemerintah dan DPR ini harusnya memperkuat (UU tentang Perkawinan) dengan memberikan sanksi-sanksi kepada para pelaku nikah beda agama,” ujarnya sebagaimana dimuat tabloid Media Umat edisi 338: Siasat Jahat Legalkan Nikah Beda Agama! (19 Dzulhijjah 1444 H-2 Muharram 1445 H/7-13 Juli 2023).

Sehingga, lanjut Muhyiddin, tidak terulang lagi kasus pengesahan pernikahan beda agama oleh hakim pengadilan negeri sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juni 2023, dan pernikahan beda agama lainnya yang sebelumnya disahkan di PN Jakarta Selatan; PN Tangerang; PN Yogya, dan PN Surabaya.

“Orang-orang yang membolehkan itu harusnya dipidakan, biar hakim-hakim itu jera!” pungkasnya.[]

Penulis: Joko Prasetyo