80 Persen Pendapatan dari Pajak, Terlalu Luar Biasa Menghisap Rakyat
Wahyudi al-Maroky (kanan), Direktur Pamong Institute.

80 Persen Pendapatan dari Pajak, Terlalu Luar Biasa Menghisap Rakyat

Lantaran menargetkan 80 persen pendapatan negara selama 2023 dari pajak, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menilai pemerintah terlalu luar biasa menghisap rakyat.  “Target penerimaan pajak 80 persen atau sekitar 2 ribu triliun, ini terlalu luar biasa dalam menghisap rakyat,” ujarnya dalam Bincang Bersama Sahabat Wahyu: Benarkah APBN 2023 Memeras Rakyat? di kanal YouTube Megapolitan News Forum, Ahad (15/1/2023).

Pemerintah yang suka memajaki rakyatnya, menurutnya, bukan pemerintahan yang baik. Sebaliknya, ciri pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sedikit mungkin untuk menarik atau membebani rakyatnya dan sebanyak mungkin untuk membantu rakyatnya.

“Kalau negeri ini terbalik. Pajaknya jauh lebih besar daripada pos untuk melayani rakyat. Ini artinya rakyat yang dibebani untuk biaya membangun negera seperti keamanan, pendidikan, dan lain-lain,” jelasnya.

Menurut Wahyudi, pemerintah ini seperti pemerintah fase keempat yang istilahnya fase mulkan jabariyyan (penguasa diktator) sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. “Ciri-cirinya adalah pemerintah yang suka membebani rakyat dengan berbagai pajak atau menghisap rakyatnya dengan berbagai pungutan, sementara melayaninya begitu sedikit,” bebernya.

Dengan postur penerimaan mayoritas dari pajak, ia menilai, tidak ada bedanya negeri ini dengan pemerintahan kolonial yang memang tugas utamanya menarik pajak yang sangat membebani. “Saya pikir ini catatan buruk di pemerintahan kita bahwa semakin lama mengelola negeri ini justru semakin membebabi rakyat dengan berbagai pungutan,” imbuhnya.

Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa memberikan kontribusi pemasukan APBN. Jika tidak ada kontribusinya, berarti ada salah urus dan salah kelola atas kekayaan alam yang ada.

“Dengan pengelolaan kekayaan alam yang benar, maka kekayaan alam ini akan berkontribusi positif pada pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.[]

Penulis: Erlina

Editor: Joko Prasetyo