75 persen pegawai Pemprov Kepri kerja dari rumah selama PPKM darurat
Petugas BPBD Kepri menyemprot disinfektan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kepri

75 persen pegawai Pemprov Kepri kerja dari rumah selama PPKM darurat

Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerapkan sistem kerja dari rumah atau "Work From Home(WFH)" selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sehingga 75 persen dari jumlah pegawai bekerja dari rumah.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Kamis mengatakan kepala perangkat daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan
tugas kedinasan di kantor (Work From Office) paling banyak 25 persen.

Maksimal 25 persen pegawai bekerja di kantor itu pada unit kerjanya dengan memprioritaskan pejabat struktural atau pegawai yang melaksanakan tugas strategis dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

"Jumlah PNS di Pemprov Kepri sekitar 2.500 orang ditambah dengan ribuan honorer. Sistem WFH diatur oleh kepala perangkat daerah," ujarnya.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 800/1258/BKPSDM-SET/2021/ tertanggal 7 Juli 2021 pengaturan sistem kerja bagi pegawai melaksanakan tugas kedinasan di rumah atau empat tinggal, kepala perangkat daerah dapat mempertimbangkan pegawai yang rentan terpapar penularan COVID-19 seperti sedang mengandung atau menyusui, jabatan pelaksana atau fungsional Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas berusia lebih dari 50 tahun yang tugas fungsinya bersifat bukan
strategis.

Selain itu, dapat dipertimbangkan pula untuk staf dengan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara daring, tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), memiliki riwayat sakit atau rentan terhadap sakit tertentu, riwayat perjalanan dalam negeri atau luar negeri pegawai dalam 14 hari kalender terakhir, dan kondisi kesehatan keluarga pegawai yang kontak erat dengan orang yang positif COVID-19.

"Riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 hari kalender terakhir, dan mengalami gejala infeksi COVID-19 yang mencurigakan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, dispnea, kelelahan, mual dan muntah diare juga dapat diperhatikan untuk WFH," katanya.

Ansar juga mengingatkan roda pemerintahan harus tetap berjalan optomal, terutama di bidang pelayanan. Bagi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pelayanan publik diminta untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan dapat menyesuaikan dengan Surat Edaran ini sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah.

Poin selanjutnya mengatur agar setiap pegawai dapat dipanggil sewaktu-waktu untuk masuk kerja apabila diperlukan pimpinan. Selama melaksanakan tugas kedinasan di rumah, pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi dan memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan menerima arahan dari pimpinan sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien.

"Selama penyesuaian sistem kerja ini, untuk sementara pelaksanakan apel pagi setiap Senin ditiadakan," tegasnya.(ant)

Penulis: Nikolas Panama

Editor: Novendra Effendi