Warta Terkini
Pamong

Dua Lurah Kalbar Raih Penghargaan Paralegal dari Kemenkum HAM dan MA

Dua lurah dari Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan paralegal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Ag ...

Pamong

Kepala Distrik Jita Papua: Aparatur Distrik Harus Terus Belajar dan Tingkatkan Kualitas Diri

Kepala Distrik (Kecamatan) Jita Kabupaten Mimika Suto Hariman Rontini, A.Md. mengatakan aparatur distrik harus terus belajar dan meningkatkan kualitas ...

Politik

Siyasah Institute Bantah KSAD Soal KKB

Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang menyebut ‘Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua hanya sekelo ...

Birokrasi

PEPS: Korupsi di Pemerintahan Ini Semakin Parah dan Tidak Terkendali

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyatakan korupsi di pemerintahan rezim saat ini sudah sedemikian para ...

Hukum & Kriminal

Aspek Indonesia Bantah Tudingan Direksi Gunung Agung

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia membantah tuduhan dari Direksi Gunung Agung yang menyatakan Aspek Indonesia memberikan informasi yang menye ...

Nasional

UUD 1945 Harga Mati? Sudah Empat Kali UUD Republik Indonesia Berganti

Kalau dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai harga mati sebenarnya tidak juga karena dalam sejarahnya sudah empat kali Negara Republik Indonesia b ...

Artikel

POLITISI DEPRESI RENTAN BUNUH DIRI

Amat disayangkan memang jika adanya masalah dalam kehidupan harus berakhir dengan bunuh diri. Salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Kubu Ray ...

Hukum & Kriminal

Tiga Bahaya Polisi RW bagi Rakyat dan Demokrasi

Setidaknya ada tiga bahaya Polisi RW bagi rakyat dan demokrasi. Hal itu diungkapkan Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky kepada Pamongreaders.c ...

Artikel

POLISI RW, UNTUK RAKYAT ATAU KEPENTINGAN REZIM?

Oleh: Wahyudi al-Maroky, Direktur Pamong Institute   Konsep rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) itu bagian dari warisan penjajahan Jepang. Saa ...

Pamong

Pakar Ilmu Pemerintahan: Syarat Capres Harus Bertakwa Terlihat sebagai Formalitas Belaka

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. Suswanta, M.Si. menyatakan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ca ...